Pemodelan dan Pelatihan Simulasi dengan R Studio Penggunaan Paket dan Algoritma Pemodelan dan Implementasi pada Jurusan Ilmu Ekonomi

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Program
Studi Ekonomi Pembangunan mengadakan pelatihan terkait Pemodelan dan Simulasi
dengan R studio Penggunaan paket dan Algortima Pemodelan dan Implementasinya. Pelatihan diadakan pada 9-10 Oktober 2023
dengan partisipan Dosen Ilmu Ekonomi dan mahasiswa Ekonomi Pembangunan

PROFIL HIMA-EP

KABINET INKLUSIF

 

KETUA DAN WAKIL

NAMA: KEVIN

NAMA: KRISNA

ikan

ANCAMAN SAMPAH LAUT DAN KEBIJAKAN PENGELOLAANNYA

Penulis Parmadi., S.E., M.E Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UNJA

PADA LAUT: IKAN ATAU SAMPAH

Saat  ini tercatat 150 juta ton plastik  di lautan dunia. Jumlah ini  akan meningkat sebesar 250 juta lagi jika tren urbanisasi, produksi, dan konsumsi terus berlanjut. Laporan dari  World  Economic  Fordan Ellen Mac Arthur Foundation memperkirakan bahwa  pada tahun 2050 akan ada “lebih banyak plastik ketimbang ikan”  kecuali bila terdapat “jalur-jalur  paska-guna  yang efektif untuk  plastik; pengurangan kebocoran plastiK  ke sistem-sistem alami secara drastis, khususnya lautan; dan penghentian penggunaan plastik berbasis  fosil.” Sampah laut, disebut sebagai kotoran laut, didefinisikan oleh UNEP (2009) sebagai bahan padat yang sulit terurai, hasil pabrikan, atau olahan yang dicampakkan, dibuang, atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir.  Sampah laut diartikan sebagai barang-barang yang dibuat atau digunakan oleh manusia dan  secara sengaja dibuang ke laut atau sungai, atau  dibiarkan tergeletak di pantai atau pesisir; terhanyutkan secara tak langsung ke laut melalui sungai, saluran pembuangan air, air limpasan, atau angin; atau  secara tak sengaja hilang, termasuk barang-barang yang hilang di laut (perlengkapan penangkapan ikan)

Sampah laut terdapat di semua habitat
laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil
yang tak terjamah manusia; dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga
palung-palung laut dalam.  Kepadatan
sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh
kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku
permukaan bumi, titik masuk, dan karakteristik fisik dari materi sampah.  Sampah laut terdapat di semua habitat laut,
mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang
tak terjamah manusia; dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung
laut dalam.  Kepadatan sampah laut
beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan
manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi,
titik masuk, dan karakteristik fisik dari materi sampah.

Salah satu jenis sampah laut adalah
plastik. Sebanyak  5 negara mendapat
predikat sebagai penimbul sampah plastik ke laut terbesar di
Asia Selatan dan Tenggara. Negara  Sri Lanka, yang jika dilihat dari jumlah sampah plastik per tahun, termasuk di urutan ke 5 dengan cuma membuang sampah plastik sejumlah 1,8 juta ton dengan 84 persen
di antaranya tidak diolah dan akhirnya mencemari laut. Tercatat, setiap
penduduk pesisir Sri Lanka bertanggungjawab atas 109 kilogram sampah plastik
setiap tahunnya.
 Peringkat 4
adalah  Filipina dengan 2,2 juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahun, 83 persen di
antaranya tidak diolah alias mengapung di laut. Secara keseluruhan, setiap
penduduk pesisir Filipina membuang 22,6 kilogram sampah plastik ke laut setiap
tahunnya.
Peringkat
3  dipegang oleh Vietnam.
Dari dua juta ton sampah plastik yang diproduksi Vietnam,
1,8 juta ton alias 88 persen mencemari air laut. Artinya, setiap penduduk
pesisir Vietnam membuang 32,9 kilogram sampah plastik ke laut per tahun –
termasuk yang paling tinggi di dunia. Peringkat 2 oleh Indonesia dengan 3,2 juta ton.  Dihitung dari presentase jumlah sampah plastik yang tidak diolah, Indonesia
termasuk yang paling tinggi di dunia. Sebanyak 87 persen dari 3,8 juta ton
sampah plastik yang dibuang setiap tahun mengambang di laut. Itu
berarti setiap penduduk pesisir Indonesia bertanggungjawab atas
17,2 kilogram sampah plastik yang mengapung dan meracuni satwa laut. Sebagai
juaranya adalah China dengan 8,8 Juta Ton. Hasil studi University of Georgia, China adalah negara konsumen plastik
terbesar di dunia. Rata-rata 11, 5 juta ton terdapat sampah plastik per tahun dan sebanyak 78% di antaranya terbuang di lautan
lepas. Jika dihitung, setiap penduduk di wilayah pesisir Cina membuang 33,6
kilogram plastik ke laut per tahunnya.

Untuk sampah laut dapat digolongkan dalam beberapa kategori:  (a) Plastik, mencakup beragam materi polimer
sintetis, termasuk jaring ikan, tali, pelampung dan perlengkapan penangkapan
ikan lain; barang-barang konsumen keseharian, seperti kantong plastik, botol
plastik, kemasan plastik, mainan plastik, wadah tampon; popok; barang-barang
untuk merokok, seperti puntung rokok, korek api, pucuk cerutu; butir resin
plastik; partikel plastik mikro;  (b) Logam, termasuk kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas timah
dan pembakar (barbeque) sekali pakai; (c) Gelas, termasuk botol, bola lampu; (d) Kayu olahan, termasuk palet, krat/peti, dan
papan kayu; (e) Kertas dan kardus, termasuk karton, gelas, dan kantong;  (f)  Karet,
termasuk ban, balon, dan sarung tangan;  dan
(g) Pakaian dan tekstil, termasuk sepatu, bahan perabot, dan handuk

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Sebagai
Negara dengan peringkat ke 2 terbanyak di laut, tentu memberikan ancaman yang
luas bagi kehidupan ekosistem dan lingkungan di wilayah pesisir. Pada tahun
2010,   Indonesia memiliki populasi
pesisir sebesar 187,2 juta yang tinggal dalam jarak 50 km dari pesisir,  dan setiap tahunnya menghasilkan  3,22 juta ton 
sampah yang tak terkelola dengan baik,  diperkirakan mengakibatkan kebocoran 0,48-1,29
juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan

Sampah
plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga
negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di
wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebarluas ke wilayah laut yang luasnya
mencapai dua pertiga dari total luas Indonesia. Semua pihak dihimbau untuk
terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan. Koalisi
Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, setiap tahun sedikitnya
sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap
tahunnya. Fakta tersebut menasbihkan Indonesia menjadi negara nomor dua di
dunia dengan produksi sampah plastik terbanyak di lautan.  Semakin
banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian
ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan tak hanya berasal dari sampah
plastik, tetapi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik juga sangat
berbahaya. Ancaman kerusakan ekosistem di laut, juga disebabkan
oleh pencemaran industri, penangkapan ikan berlebih, reklamasi pantai, dan
pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. Kondisi itu, harus segera
dicarikan solusi untuk menyelamatkan ekosistem laut yang bermanfaat sangat
banyak untuk masyarakat.

Berbagai
masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik
yang ada di laut harus dipecahkan bersama. Selain itu, harus juga dibahas
bagaimana mencari inovatif, kebijakan lokal dan nasional, kemitraan swasta,
publik, dan pendidikan untuk perubahan perilaku masyarakat agar berperan aktif
memerangi sampah plastik. Jika sampah plastik di
laut tidak dicegah produksinya, maka itu akan mengancam keberadaan biota laut
yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Tak hanya itu, sampah plastik bersama
mikro plastik yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir yang memang
sangat rentan.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi dan menurunkan produksi sampah plastik di laut. Upaya yang dilakukan, melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, khususnya sampah plastik laut., terdiri dari empat pilar utama, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi. Kolaborasi Bilateral, Regional juga kerja sama Pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. Upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnya.

Dalam
Konferensi East Asia Summit (EAS) 2017 yang digelar di Bali,
Indonesia mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan. Dalam
konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah
dilakukan Indonesia untuk memerangi sampah plastik di laut. Diantaranya
adalah penerbitan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia dan National Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025
(Mei 2017), Kampanye Combating Marine Plastic Debris serta Reduction
Plastic Bag Production and Use
.”  EAS
merupakan forum regional yang menjadi wadah dialog dan kerja sama strategis
para pemimpin dari 18 negara dalam menghadapi berbagai tantangan utama yang ada
di kawasan. Ke-18 negara peserta EAS adalah 10 negara anggota ASEAN, Amerika
Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Rusia, dan Selandia
Baru.

STRATEGI PEMERINTAH

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan telah menggelontorkan lima strategi untuk menangani masalah
sampah laut yaitu: pertama;  Gerakan nasional peduli sampah di laut.Gerakan
ini dilakukan melalui pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar,
mahasiswa dan pendidik. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan gerakan
nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi
kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Progresnya
adalah pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah di
Jakarta, Kota Bitung, Kota Mataram dan Semarang.  Kegiatan lainnya adalah mengadakan
pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik di Ponorogo, Kabupaten
Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Takalar, Kota Bandung, Kota Malang dan
Kabupaten Manggarai Barat. KLHK juga memberikan penghargaan untuk dunia usaha,
media massa, kelompok masyarakat, dan tokoh agama/masyarakat terkait inovasi
dan kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah, termasuk plastik.
Penghargaan kepada produsen untuk inisiatif dan kinerja pengurangan sampah pada 2016 dan 2017 serta penghargaan
kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah Adipura. Selain itu, KLHK
juga membentuk program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat,
dan lembaga adat/agama. Kedua;  Pengendalian sampah. Strategi kedua adalah pegendalian sampah pada
Daerah Aliran Sungai (DAS), pengendalian sampah plastik dari sektor industri
hulu dan hilir. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk Permen LHK tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap
pengundangan. Ketiga, Pengelolaan sampah plastik. Aksi
ketiga adalah pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas
transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan
serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa aksi yang sudah dan sedang
dilakukan KLHK antara lain penyusunan draf peraturan pengelolaan sampah mulai
dari Reception Facility sampai dengan
pengangkutan, support sarana dan prasarana di Labuan Bajo, Karimunjawa, dan
Larantuka. Keempat: Diversifikasi skema
pendanaan.Aksi keempat
adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN/APBD, memperkuat kelembagaan
dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum, dan kelima; Memacu inovasi. Strategi kelima, memacu inovasi
pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan
pengembangan.

Secara kebijakan dan strategi serta aksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pro lingkungan untuk tetap bergerak kepada pelaksanaan pembangungan yang berkesinambungan (sustainable development), walaupun pelaksanaan kebijakan aksi strategi tersebut belum terlihat luas cakupannya dan belum optimal. Tugas berat bagi pemerintah, namun bukan berarti melupakan pelibatan langsung masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan pesisir dan dalam pengelolaan sampah laut dan pesisir berdasar kearifan lokal. Bagaimanapun masyarakat ingin terlibat, namun keadaan dan kesempatan dalam lingkup social dan ekonomi kadang juga menjadi hambatan berarti. Sebagai agen pembangunan pelibatan masyarakat juga swasta, menjadi hal yang harus digaungkan kembali.

Penulis Parmadi., S.E.,M.E

kpu

Peran KPPU Dalam Memajukan UMKM Indonesia

Peran KPPU Dalam Memajukan UMKM Indonesia

Oleh: Etik Umiyati

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (2016) mendefinisikan bahwa UMKM adalah usaha dengan pendapatan bersih  paling banyak 10 milyar dengan penjualan tahunan paling banyak 50 milyar.  Undang-Undang No 20 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa UMKM  suatu kegiatan ekonomi yang sifatnya produktif dan berdiri sendiri.

Produktifitas dari sektor UMKM terlihat dari kontribusi terhadap PBB dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementrian Koperasi dan UMKM  (2019) menunjukkan bahwa sektor UMKM mampu menyerap 89.2 persen tenaga kerja. Tingginya kontribusi UMKM didalam menyerap tenaga kerja terjadi di negara berkembang dan negara maju UMKM. Kajian yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengemukakan bahwa Jepang sebagai negara maju  sektor UMKM di Jepang  mampu memberikan kontribusi lapangan pekerjaan sebesar 70 persen, (Primus, 2018).  

Selanjutnya kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar adalah sebesar 60.34 persen  dari total PDB nasional. Selain itu sektor  UMKM juga memberikan kotribusi terhadap total ekspor 14.17 dan total investasi sebesar 58.18 persen  UMKM menjadi salah satu sektor  yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun pada kenyataannya UMKM yang ada di Indonesia nyatanya masih memiliki hambatan untuk maju. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi UMKM terhaap total produk yang di ekspor. 

Beberapa faktor penghambat UMKM naik kelas diantaranya yaitu kurangnya modal,  hal ini disebabkan sulitnya perizinan, dan akses permodalan menjadi kendala bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga produk yang dihasilkan oleh UMKM sulit untuk menembus pasar. Kemampuan manajemen pemilik UMKM juga masih rendah khususnya berkaitan  pembukuan serta minimnya akses tekhnologi dan informasi pada era digitalisasi.

Ditengah pandemi Covid-19 kondisi UMKM semakin sulit untuk berkembang. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19.  UMKM yang bergerak disektor restoran mengalami penurunan transaksi hingga 70 persen dan berdampak pada turunnya pendapatan sebesar 80 persen. Catatan Kementrian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa terdapat 37,000 UMKM yang terdampak serius akibat adanya pandemi Covid-19 dengan penurunan penjualan sebesar 56 persen dan permasalahan dalam akses pembiayaan sebesar 22 persen.

Tingginya penurunan omset yang dihasilkan oleh UMKM disebabkan oleh kebijakan WFH (work from home) yang berdampak pada menurunnya kegiatan transaksi dan kegiatan produksi dari UMKM. Penurunan omset UMKM juga berdampak pada menurunnya jumlah PDB Indonesia yang dihasilkan serta pengurangan jumlah tenaga kerja. Penurunan kegiatan UMKM jika dibiarkan secara terus menerus tentu akan berdampak pada menurunnya kegiatan sektor ekonomi  Indonesia dan bahkan, akan mengarah pada krisis ekonomi. Dalam kondisi seperti ini tentu membutuhkan lembaga yang bisa memberikan jaminan untuk UMKM agar tetap bertahan ditengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memberikan mitra usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja UMKM.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dan persaingan usaha untuk mendorong perekonomian nasional. Bentuk kegiatan yang dapat  dilakukan oleh KPPU dalam hal ini  memperluas pengawasan ke sektor UMKM dan usaha besar. Salah satu bentuk kagiatan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU adalah mengawasi sistem pembayaran antar mitra dalam kegiatan usaha. Tugas utama yang perlu dilakukan oleh KPPU agar UMKM  di Indonesia tetap bangkit dan terus berlanjut ditengah pandemi yaitu bukan hanya sebagai pengawas mitra saja akan tetapi juga menghubungkan antara UMKM dengan mitra perusahaan besar.

Pengembangan kegiatan UMKM tentunya membutuhkan sumber permodalan sehingga izin usaha merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengakses permodalan kredit perbankan. KPPU tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk membantu UMKM dalam meraih perizinan usaha dan memperoleh HKI (Hak Kekayaan Intelektual). HKI sangat efektif melindungi inovasi produk yang dihasilkan oleh UMKM, (Nasution, 2020). 

Dengan adanya izin usaha dan HKI tentu akan memudahkan UMKM bisa menembus pasar sehingga penjualan yang dilakukan oleh UMKM tidak hanya dilakukan di pasar nasional tetapi juga merambah kepasar internasional. Selain itu  juga memudahkan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha, sehingga produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak mudah dikalim oleh negara lain. 

KPPU Tetap Awasi Persaingan Pelaku Usaha Bapok Saat Pandemi Corona |  SINDOnews | LINE TODAY

KompetisiArtikelKPPU#LombaArtikelKPPU#KompetisiKPPU